MOJOKERTO – Pejabat dan Tim Pengelola Keuangan Rupbasan Kelas II Mojokerto mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham berpusat pada ruang rapat Menteri Hukum dan HAM.
Kemenkumham RI telah melaksanakan rekonsiliasi secara berjenjang dari tingkat Satuan Kerja, Kantor Wilayah hingga unit eselon I sejak tanggal 10 Januari-12 februari 2022 mendatang.
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Menkumham Yasonna H Laoly dan Pimpinan I BPK RI, Hendra Susanto. Selain itu, Sekjen Kemenkumham Komjenpol Andap Budhi Revianto, para pimpinan tinggi madya, staf ahli, staf khusus, pimpinan ahli pratama, pejabat administrasi keuangan dan barang milik negara, Direktorat Kemenkumham serta di ikuti oleh 33 Kantor Wilayah Se-Indonesia secara virtual.
Dalam sambutannya Menkumham menjelaskan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk mempertahankan pengelolaan keuangan yang baik, profesional dan akuntabel. Yasonna juga berpesan agar senantiasa melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. “Sebagaimana yang diamanatkan Presiden Joko Widodo, bahwa uang yang kita kelola ini adalah uang rakyat, sehingga sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan harus dipertanggung jawabkan,” jelasnya.
Seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM juga diminta membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan cara memberikan jawaban dan data dukung yang jelas, akurat, dan akuntabel. “Semua ASN bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan amanah yang diembannya, sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa, negara, dan bentuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara Hendra mengapresiasi prestasi Kemenkumham yaitu laporan keuangan yang mendapat predikat WTP. “Perolehan WTP patut diberikan apresiasi karena merupkan wujud komitmen kerja keras menkumham beserta jajaran,” jelasnya.
Meski begitu masih terdapat beberapa hal yang harus terus dilakukan perbaikan. Kemenkumham juga diminta untuk menginstruksikan seluruh unit kerjanya untuk bekerja dalam satu sistem informasi yang handal aplikatif dan user friendly sehingga mempermudah proses pelayaanan.
Selain itu Hendra juga meminta agar terdapat komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik khususnya dalam menyampaikan dokumen yang dibuthkan sehingga laporan keuangan dapat berjalan lancar. “Kami berharap dengan adanya laporan ini Menkumham dapat menindak lanjuti seluruh rekomendasi sehingga meningkatkan kinerja Kemenkumham ke depannya,” tuturnya.
@kemenkumhamri
@Ditjenpas
@kumhamjatim
@sipp_menpan
@anugerahasn_menpan
@diary_kemenkumham
0 komentar:
Posting Komentar