Mojokerto - Rupbasan Kelas II Mojokerto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mengikuti sesi refreshment penggunaan layanan BNI Direct dalam melakukan transaksi keuangan oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melalui platform Zoom Meeting. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik.(06/03)
Dalam acara tersebut, bendahara pengeluaran dari berbagai UPT Kemenkumham RI, termasuk Rupbasan Kelas II Mojokerto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, mendapatkan pembaruan terkait tata cara penggunaan layanan BNI Direct. Materi yang disampaikan mencakup prosedur transaksi, keamanan informasi, serta tips dan trik untuk memaksimalkan penggunaan layanan tersebut.
Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Sudarso menyambut baik inisiatif penyelenggaraan sesi refreshment ini sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan transaksi keuangan. "Partisipasi dalam acara ini penting bagi kami untuk memastikan bahwa transaksi keuangan Rupbasan Kelas II Mojokerto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berjalan dengan baik dan aman," ujarnya.
Dalam sesi refreshment, para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai fitur-fitur terbaru dari layanan BNI Direct, serta praktik terbaik dalam penggunaannya. Narasumber yang berkompeten di bidangnya memberikan penjelasan yang terstruktur dan interaktif, memungkinkan para peserta untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung.
Melalui platform Zoom Meeting, para peserta dapat berinteraksi langsung, bertukar pengalaman, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait penggunaan layanan BNI Direct. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman para bendahara pengeluaran dalam melakukan transaksi keuangan secara elektronik.
Sudarso menegaskan komitmen Rupbasan Kelas II Mojokerto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan transaksi keuangan. "Kami akan menerapkan pengetahuan yang kami peroleh dalam sesi refreshment ini untuk memastikan bahwa transaksi keuangan kami berjalan dengan lancar dan aman," tambahnya.
Kegiatan refreshment penggunaan layanan BNI Direct ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi para bendahara pengeluaran, serta mendorong terciptanya praktek pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab.
#kemenkumhamRI
#yasonnalaoly
#kemenkumhamjatim
#kakanwilkemenkumhamjatim
#heniyuwono
#RupMokerPrima
#WBKPasti
#menpanrb
#rupbasanmojokerto
#jatimpastihebat
@kemenkumhamri
@Ditjenpas
@kumhamjatim
@sipp_menpan
@anugerahasn_menpan
@diary_kemenkumham
@rbkunwas
0 komentar:
Posting Komentar