Mojokerto – Penerapan mitigasi risiko merupakan langkah strategis yang terus ditekankan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur kepada jajarannya. Kali ini kasubsi administrasi dan pengelolaan, Budi Haryono memberikan amanah saat apel pagi hari ini, Rabu (23/03/2022).
Kembali memberikan pengarahan terkait pentingnya melakukan mitigasi risiko saat melaksanakan tugas dan fungsi khususnya di Rupbasan Mojokerto, Budi meminta untuk segera menelaah mitigasi risiko dari kondisi lingkungan, Barang Bukti (Basan Baran), pegawai hingga sinergi UPT dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Zona Integritas itu jika ingin meraih WBK/WBBM harus melakukan mitigasi risiko. Seperti memitigasi pegawai termasuk pejabat strukturalnya, memitigasi pergaulan kita di luar dalam bersinergi berkolaborasi dengan APH,” ungkap Budi.
“Memitigasi juga kalau ada perubahan peraturan seperti munculnya Permenkumham Nomor 7 tahun 2022. Kalau muncul aturan pedoman baru anda harus baca dan ditelaah supaya kita paham semua,” lanjutnya.
Lebih lanjut Kasubsi memberikan beberapa poin yang perlu menjadi perhatian jajarannya, yakni, jangan sampai ada pungutan liar terhadap pelayanan bagi APHA masyarakat dan pencurian atau perubahan menukar dengan lebih buruk kualitas Basan Baran.
Di penghujung pengarahan, Budi Haryono menginstruksikan untuk mempelajari Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 dan berharap bagi jajarannya untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat terwujud di tahun ini.
Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kinerja dan membentuk kedisiplinan serta dilaksanakan berkesinambungan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
@kemenkumhamri
@Ditjenpas
@kumhamjatim
@sipp_menpan
@anugerahasn_menpan
@diary_kemenkumham
@rbkunwas
0 komentar:
Posting Komentar