Kemenkumham kembali
meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP ke-13 kalinya dari @bpkri. Pencapaian ini didapatkan oleh Kemenkumham
secara berturut-turut sejak tahun 2009. Menkumham Yasonna H. Laoly mengingatkan
bahwa keberhasilan atas pencapaian Opini WTP dari BPK RI jangan membuat seluruh
jajaran di Kemenkumham berpuas diri Pencapaian ini merupakan komitmen seluruh
jajaran di Kemenkumham untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan laporan keuangan
tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)Dengan keterbatasan
jarak dan pertemuan tatap muka langsung, Kemenkumham tetap berkomitmen dan
berupaya agar pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan dapat
terlaksana dengan baik dan lancar, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI ini mendorong Kemenkumham untuk
terus meningkatkan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang
efektif dan akuntabel. Hal ini juga dilakukan agar Kemenkumham terhindar dari
berbagai bentuk penyimpangan Dalam pemeriksaan keuangan tahun 2021 ini, BPK RI
tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian
laporan keuangan Menurut PK RI, laporan keuangan Kemenkumham per 31 Desember
2021 menyajikan secara wajar semua hal yang material dan realisasi anggaran,
operasional, serta perubahan ekuitas sesuai dengan standar akuntabilitas
pemerintah
Kumham WTP 13
0 komentar:
Posting Komentar