Mojokerto - Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, mengikuti Focus Group Discussion dan Press Conference APBN di KPPN Mojokerto, acara penting yang mencakup Focus Group Discussion (FGD) Monitoring Data Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi serta Press Conference APBN hingga 31 Agustus 2023.
Acara yang diadakan pada hari Senin 25 September 2023, ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan terkait untuk mendiskusikan dan memantau perkembangan terbaru dalam pengelolaan dana APBN Mojokerto. Acara yan dibuka oleh Plt Kepala KPPN Mojokerto, Nanang Dwi Wahyudi yang menduduki jabatan Kepala seksi verifikasi dan akuntansi KPPN Mojokerto.
FGD ini merupakan sesi diskusi yang dilakukan oleh para ahli keuangan, auditor, serta perwakilan dari lembaga pemerintahan dan swasta yang terlibat dalam proses pengelolaan dana APBN Mojokerto. Tujuan utama FGD adalah untuk mengevaluasi dan memastikan keakuratan data laporan keuangan serta rekonsiliasi yang telah disusun hingga akhir Agustus 2023. Dalam diskusi ini, berbagai isu terkait pelaporan keuangan, pencatatan dana, serta upaya rekonsiliasi dibahas secara mendalam.
Setelah sesi FGD, KPPN Mojokerto menggelar konferensi pers yang dihadiri oleh pejabat tinggi daerah, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada konferensi pers ini, Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memaparkan capaian dan kendala yang telah dihadapi dalam pengelolaan dana APBN hingga akhir Agustus 2023. Informasi terkini terkait alokasi dana, realisasi penggunaan anggaran, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diambil juga dibagikan kepada peserta.
Dalam sambutannya, Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Sudarso, menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBN. Beliau juga mengakui pentingnya partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung upaya tersebut.
Acara ini menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mengelola dana APBN dengan efisien dan transparan. Monitoring data laporan keuangan, rekonsiliasi, dan konferensi pers seperti ini diharapkan dapat memastikan bahwa dana APBN Mojokerto digunakan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga akhir Agustus 2023.
#kemenkumhamRI
#yasonnalaoly
#kemenkumhamjatim
#kakanwilkemenkumhamjatim
#heniyuwono
#RupMokerPrima
#WBKPasti
#menpanrb
#rupbasanmojokerto
#jatimpastihebat
@kemenkumhamri
@Ditjenpas
@kumhamjatim
@sipp_menpan
@anugerahasn_menpan
@diary_kemenkumham
@rbkunwas
0 komentar:
Posting Komentar