Menuju WBK 2024, Rupbasan Mojokerto Ikuti Kegiatan Evaluasi Data Dukung Secara Virtual

 

 

Mojokerto - Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur komitmen dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024 melalui keikutsertaan dalam kegiatan Analisa Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (31/1) bertempat di Hotel Aryaduta Bandung secara virtual melalui zoom meeting.

 

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Para Kepala Kantor Wilayah, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Para Ketua Tim ZI dari 40 Satuan Kerja yang diusulkan menuju WBBBM tahun 2023 serta diikuti secara virtual oleh seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia mengatakan pentingnya integritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. "harus ada persamaan persepsi, Leader atau pimpinan sangat diperlukan dalam melakukan suatu perubahan dan jangan hanya mengandalkan pemenuhan dokumen saja" ungkap Asep Kurnia.

 

Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi mengungkap bahwa Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM merupakan bukan kontestasi melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. "kedepan kita harus memiliki strategi dalam pengajuan satker menuju WBK/WBBM dan dari Kegiatan Analisa Data Dukung ini akan menghasilkan panduan untuk Satuan Kerja lainnya" harapnya.

 

Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Pembangunan Zona Integritas merupakan Role Model dari Reformasi Birokrasi. Diharapkan nantinya Matriks Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) dan LKE Pembangunan ZI MenujuWBK/WBBM akan dibuat lebih sederhana dan saling berkaitan yang tujuan untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

 Sementara itu, Inspektur Wilayah VI Sri Yuliani menyampaikan sebanyak 11 Rekomendasi dari hasil catatan evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Usulan WBBM Kemenkumham Tahun 2023.

 

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari kedepan tersebut melibatkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepala Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Sudarso berharap dari hasil kegiatan Analisa Data Dukung ini dapat menjadi pedoman dalam mencapai predikat WBK/WBBM yang diharapkan. "Dalam hal ini Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik" ujarnya.

 

#kemenkumhamRI
#yasonnalaoly
#kemenkumhamjatim
#kakanwilkemenkumhamjatim
#heniyuwono
#RupMokerPrima
#WBKPasti
#menpanrb
#rupbasanmojokerto
#jatimpastihebat
@kemenkumhamri
@Ditjenpas
@kumhamjatim
@sipp_menpan
@anugerahasn_menpan
@diary_kemenkumham
@rbkunwas