Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Kemenkumham adalah meningkatkan pelayanan
publik dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Penegasan itu disampaikan Yasonna
pada Upacara Peringatan HUT ke-77 Kemenkumham atau Hari Dharma Karyadhika 2022.
“Ukuran keberhasilan kita bukan sekadar memperoleh
penghargaan dan seremonial belaka, tetapi terpenting adalah memperoleh
kepercayaan publik ‘public trust’ dan memperoleh legitimasi ‘legitimacy’
masyarakat,” ucap Yasonna, di lapangan upacara Kemenkumham, Jakarta, Jumat
(19/8/2022).
Yasonna menuturkan, seluruh Insan Pengayoman harus
mengetahui ‘core business’ Kemenkumham, yakni keberhasilan pembangunan di
bidang hukum dan HAM.
Dalam rangka implementasinya, kata Yasonna,
seluruh jajaran Kemenkumham harus memperkuat kemampuan internal, meningkatkan
sinergitas Kementerian/Lembaga, serta membuka partisipasi masyarakat yang
seluas-luasnya.
“Bertambahnya usia harus dimaknai dengan
sebaik-baiknya, 77 tahun mungkin hanya bilangan angka semata ‘Age is just a
number’, namun terpenting, harus kita maknai dengan langkah merefleksikan
kembali dalam rangka evaluasi dan introspeksi diri dan organisasi serta
menyusun rencana tindak lanjut ke depan,” ucap Guru Besar Ilmu Kriminologi di
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.
Utamanya, lanjut Yasonna, adalah sumber daya
manusia sebagai komponen utama yang memiliki kreativitas (creativity),
pemikiran kritis (critical thinking), serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi
yang baik (communication and collaboration).
Seluruh jajaran Kemenkumham didorong selalu
bekerja dengan baik dari waktu ke waktu didasari tata nilai Profesional,
Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif
(BerAKHLAK).
“Bekerjalah dengan ikhlas, tanpa pamrih serta
tanpa cela, berikanlah pengabdian yang terbaik bagi Masyarakat, Kementerian Hukum
dan HAM, Bangsa dan Negara tercinta.
Pada usia 77 tahun, Kemenkumham mampu menghasilkan
prestasi di tengah segala tantangan yang ada. Di antaranya, Opini atas laporan
keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berhasil diraih untuk yang
ke-13 kalinya, serta Penghargaan predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan
Publik Tahun 2021 dari Ombudsman RI.
@kemenkumhamri
@Ditjenpas
@kumhamjatim
@sipp_menpan
@anugerahasn_menpan
@diary_kemenkumham
@rbkunwas
0 komentar:
Posting Komentar